Geram, Jokowi Bacakan Kementerian dan Lembaga yang Belum Peroleh WTP dari BPK HD

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2016. Laporan ini disampaikan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam laporan ini, BPK memberikan opini WTP atas 73 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah ini mencapai 84% dibanding tahun lalu hanya 65% LKKL yang memperoleh WTP. Opini WTP pada 73 LKKL dan 1 LKBUN memberi kontribusi yang signifikan pada opini WTP LKPP Tahun 2016. BERITA REKOMENDASI Perintahkan K/L Bentuk Satgas, Jokowi: Tahun Depan Semuanya Harus WTP Kementerian dan Lembaga Belum WTP, Jokowi: Bertahun-tahun Tak Rampung Juga! LKPP 2016 Raih WTP, BPK Pandang Pemerintah Lakukan Perbaikan BPK juga memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016. "Tadi juga sudah disampaikan, 84% dari kementerian dan lembaga mendapatkan WTP. Sisanya ada yang WDP ada yang disclaimer," tutur Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017). Dalam pertemuan ini, Jokowi pun memutuskan untuk membacakan daftar kementerian atau lembaga yang belum memperoleh opini WTP. Daftar kementerian atau lembaga ini dibacakan di hadapan tamu. "Coba ditampilkan lagi tadi disclaimer tadi. Kita sekarang harus urus hal-hal seperti ini. Biar semuanya ngerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang di-disclaimer. Saya ulangi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif. Ini enam kementerian atau lembaga," jelas Jokowi. Tak hanya yang memperoleh opini disclaimer, Jokowi juga membacakan daftar kementerian atau lembaga yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Jokowi pun berharap kementerian atau lembaga tersebut segera memperoleh opini WTP pada tahun ini atau dalam laporan BPK tahun yang akan datang. "Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah, RRI. Target tahun depan semuanya WTP," tutupnya.